Tingkatkan Penilaian Opini Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Lapas Tembilahan Terima Kunjungan Perwakilan Ombudsman Riau

Tembilahan, 27 Oktober 2025 — Lapas Kelas IIA Tembilahan menjadi salah satu satuan kerja yang mendapat penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau dalam rangka Opini Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (27/10) dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di bidang pemasyarakatan.

 

Baca juga: Lapas Kelas IIA Tembilahan Laksanakan Razia Rutin Kamar Hunian, Pastikan Situasi Aman dan Kondusif

Tim Ombudsman melakukan pemantauan langsung terhadap berbagai layanan yang tersedia di Lapas Tembilahan, mulai dari layanan kunjungan, registrasi, hingga pelayanan informasi publik. Selain itu, dilakukan pula sesi wawancara dengan sejumlah pegawai untuk menggali sejauh mana penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Baca juga: Mahkamah Konstitusi: Masyarakat Adat Bebas Berkebun di Hutan Tanpa Izin Komersial

Kepala Lapas Kelas IIA Tembilahan, Prayitno, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk terus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang prima. “Kami berupaya memastikan setiap layanan di Lapas Tembilahan berjalan sesuai standar dan selalu berorientasi pada kepuasan masyarakat, ” ujarnya. Dengan adanya penilaian dari Ombudsman, Lapas Tembilahan diharapkan dapat semakin meningkatkan mutu dan integritas pelayanan secara berkelanjutan.

.

Baca juga: Lapas Tembilahan Gelar Inventarisir dan Penyerahan Alas Tidur kepada Warga Binaan

.

@kemenimipas @agusandrianto.id @pemasyarakatan_riau #pemasyarakatan_riau #kemenimipas #pemasyarakatan #ditjenpas #RiauBedelau #KemenImiPas #AgusAndrianto #SilmyKarim #DitjenPas #Mashudi #GunGunGunawan #PemasyarakatanRiau #Maizar #LapasTembilahan

Baca juga: Lapas Tembilahan Gelar Razia Rutin di Kamar Hunian, Pastikan Lingkungan Tetap Aman dan Kondusif

.

.

Baca juga: MK Tolak Perluasan Usia Pemuda hingga 40 Tahun